Peran TNI dalam menjaga Stabilitas Nasional dan Integrasi Bangsa Indonesia.

1.            Pendahuluan.

Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi concern setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno Hari, 2001, hal 1) .

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem keamanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain karena letak geografi Indonesia sangat strategis, yang berada di jalur perdagangan Internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain : di wilayah laut berbatasan dengan 10 negara (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, Timor Lorosae), sedangkan di wilayah darat berbatasan dengan 3 negara (Malaysia,PNG dan Timor Lorosae).

Mengacu kepada kondisi diatas, maka untuk dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya suatu keterpaduan antar institusi terkait dalam tugas perbatasan. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini masih terkendala oleh birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan.

Sejauh ini, ketidakjelasan lembaga penanggung jawab wilayah perbatasan, mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan terkesan berjalan masing-masing. Bahkan masalah ini kesannya hanya menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI, sedangkan peran dan tanggung jawab Pemda, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, belum optimal. Tanggung jawab pengamanan garis perbatasan memang dibebankan kepada TNI, akan tetapi masalah perbatasan menyangkut masalah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat harus ditangani secara terpadu antara pemerintah daerah dengan pusat dan instansi terkait di bawah pengendalian satu komando.

Sampai saat ini tidak ada dasar khusus yang mengatur tentang kebijaksaan pelaksanaan terkait dengan wilayah perbatasan. Penanganan masalah perbatasan masih menggunakan pendekatan UU Otonomi Daerah tahun 1999, sehingga tidak terpadu karena masing-masing daerah mempunyai persepsi yang berbeda tentang penjabaran aturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya ada UU perbatasan yang mengatur secara eksplisit tentang perbatasan ditinjau dari aspek geografi, demografi, politik, sosial budaya dan Hankam.

Mencermati beberapa akar permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan, maka timbul suatu pertanyaan “ Mengapa perlu dilakukan tinjauan terhadap Peran TNI dalam menciptakan Keamanan di wilayah Perbatasan ? “ Atas pertanyaan tersebut, sepatutnya perlu mendapat jawaban untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini, dalam rangka tetap terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.            Pembahasan.

Menyikapi perkembangan Geopolitik dan Geostrategis serta ancaman militer dan non militer yang ada saat ini, bila dihadapkan kepada dua pokok permasalahan yaitu birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan, maka hal tersebut tentunya menjadi suatu topik bahasan yang harus dijadikan kerangka acuan untuk mengupas tinjauan peran TNI dalam menciptakan keamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan NKRI.

Indonesia sebagai suatu negara sudah diakui kedaulatannya secara internal maupun eksternal. Secara internal, kedaulatan suatu negara dapat dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah/teritori beserta dengan penduduk dan pemerintahan di dalamnya. Secara eksternal, kedaulatan suatu negara ditunjukkan dengan adanya pengakuan (recognition) dari negara-negara lain. Dengan demikian, wilayah perbatasan negara mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan dan keamanan nasional. Hal inilah yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 terhadap pemerintah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI.

Beberapa permasalahan yang dihadapi didaerah perbatasan antara lain: Pertama, belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Kedua, kesenjangan kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, luas dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten; keterbatasan aksesbilitas yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan; Keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah. Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali khususnya hutan secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang berbatasan mendorong terjadinya kegiatan ilegal di daerah perbatasan darat seperti perdagangan, lintas batas, penambangan dan penebangan hutan ilegal.

Disisi lain, ada suatu anggapan dan pendapat dari seseorang yang menilai tentang keberadaan TNI di wilayah perbatasan saat ini, seperti  Drs. Arry Bainus MA yang menyatakan bahwa kecenderungan peningkatan gelar pasukan di wilayah perbatasan seringkali memunculkan penilaian bahwa TNI sedang berupaya untuk melakukan militerisasi wilayah perbatasan. Gelar pasukan di perbatasan ini merupakan implementasi Pasal 6 ayat (1) mengenai fungsi TNI, pasal 8 mengenai fungsi TNI AD, serta pasal 11 UU 34/2004 tentang TNI yang dalam bagian penjelasannya menegaskan bahwa gelar kekuatan TNI harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, wilayah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Padahal postur pertahanan yang saat ini dimiliki Indonesia cenderung tidak mampu membentengi perbatasan secara optimal.

Saat ini, kendala gelar perbatasan tersebut diatasi dengan menerapkan strategi perbatasan yang merupakan kombinasi dari empat metode, yaitu: gelar komando kewilayahan AD (Koramil-Babinsa) di wilayah perbatasan, pembentukan dan penguatan pos perbatasan, penguatan patroli bersama antarnegara di perbatasan, dan rotasi penempatan pasukan perbatasan. Namun, strategi perbatasan tersebut dilakukan bukan untuk mengantisipasi invasi perbatasan militer asing tetapi lebih ditujukan untuk mengatasi gerakan kelompok separatis bersenjata dalam negeri (terutama di Papua) dan kejahatan transnasional. Di sisi lain, strategi perbatasan tersebut saat ini tidak berjalan dengan maksimal karena kondisi sumber daya manusia yang ada di TNI, alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak memadai sehingga menyebabkan banyaknya kasus tentang pergeseran patok batas wilayah antara Indonesia dengan negara tetangga terutama di perbatasan Kalimantan. Kasus antara TNI dengan Tentara Diraja Malaysia terkait dengan sengketa Ambalat juga membuktikan bahwa strategi perbatasan yang diterapkan berjalan tidak maksimal.

Terlepas dari berbagai persoalan yang pernah ada selama ini di wilayah perbatasan terkait dengan keamanan nasional, pemerintah terkesan melupakan beberapa hal yang selama ini tidak begitu mendapat perhatian yang cukup. Misalnya, pemerintah tidak pernah memperhatikan secara serius tentang daya tahan keamanan (security treshold) baik di wilayah perbatasan atau di wilayah-wilayah lainnya. Selama ini, konsentrasi pemerintah hanya membahas tentang hilangnya miliaran rupiah karena praktek-praktek pencurian ikan, illegal logging, traficking, dan sebagainya tetapi tidak pernah membahas kenapa semua hal tersebut dapat begitu saja dengan mudah terjadi, padahal sudah ada TNI yang melakukan fungsi pengamanan di perbatasan dan pulau terluar.

Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan transformasi doktrin, postur dan strategi operasional keamanan nasional yang komprehensif dan tidak hanya memperhatikan tentang keamanan negara, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Selama ini, secara nyata dapat terlihat bahwa kesulitan bangsa Indonesia adalah sangat lemah dalam mengkontekstualisasikan masalah keamanan. Ada impresi yang sangat kuat seakan-akan Indonesia berada dalam masalah besar, tetapi hal tersebut tidak pernah diletakan dalam konteks daya tahan keamanan (security treshold) dan adanya suatu bentuk respon dari pemerintah yang strategis (strategic response) berupa kebijakan apa yang harus diambil untuk dapat mengatasi kondisi tersebut yang selaras dengan konteks keamanan nasional, dimana pertahanan dan keamanan ada didalamnya.

Bila kita melihat konsep keamanan di wilayah perbatasan saat ini, kiranya harus disesuaikan dengan kondisi obyektif kemampuan negara saat ini, namun tetap mengacu kepada kebutuhan masa depan serta memperhatikan pengaruh lingkungan strategik, baik lokal, regional maupun global. Untuk meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan serta mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, maka harus dikembangkan suatu pola atau mekanisme pengembangan wilayah perbatasan yang dilakukan dengan pendekatan keamanan nasional yang berorientasi pada keamanan manusia (human security) untuk mendukung pembangunan kesejahteraan.

Hal lain yang patut menjadi pertimbangan terkait dengan peran TNI di wilayah perbatasan adalah pemerintah perlu mengambil beberapa langkah terobosan terkait dengan isu perbatasan. Pertama, karena masalah perbatasan menyangkut masalah keutuhan dan kedaulatan NKRI, maka pemerintah terlebih dahulu harus ; (1) merumuskan Grand Strategy Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishankamrata) secara terintegrasi antara pertahanan dan keamanan. (2) menyusun Grand Strategy pembangunan wilayah perbatasan daratan dan laut melalui program pembangunan terpadu yang diturunkan dalam program pembangunan jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.  Selain itu, perlu dirancang pada jarak tertentu di sepanjang perbatasan dengan radius sekitar 10 s.d. 20 km, harus dibangun perkampungan penduduk yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kebutuhan publik yang memadai, pembangunan batas wilayah dan pos pengamanan secara permanen serta layak. Langkah berikutnya, merumuskan kebijakan yang meliputi strategi pembangunan dan pengamanan wilayah perbatasan serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu yang dikendalikan dan diawasi oleh satu badan yang bertanggung jawab kepada Presiden ( Rahakundini, 2008, hal 1-2).

Berkaitan dengan peran dan tugas TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan, TNI harus membentuk satuan yang bertugas khusus untuk mengamankan seluruh perbatasan darat.    Pertama, di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia seharusnya ditempatkan 1 Divisi Tempur yang bertugas secara khusus melaksanakan pengamanan perbatasan atau dapat disebut juga sebagai Divisi Perbatasan.    Kedua, untuk perbatasan dengan Papua New Guinea seharusnya ditempatkan 1 Divisi Perbatasan. Ketiga, di daerah perbatasan dengan Timor Leste ditempatkan 1 Brigade Perbatasan.  Hanya dengan peran aktif pemerintah sipil atas pemahaman strategis mengenai garis dan wilayah perbatasan dengan negara lain, berbagai persoalan perbatasan yang masih tersisa hingga hari ini dapat segera diselesaikan. Bagaimanapun juga, persoalan perbatasan akan menyangkut masalah kedaulatan negara, maka hanya dengan tahapan pembangunan Postur TNI yang tepat, mulai dari tingkat kebijakan paling tinggi dan profesionalisme TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, maka tugas menjaga daerah perbatasan akan tercapai.

Mencermati beberapa uraian diatas, maka peran TNI dalam menciptakan keamanan di wilayah perbatasan masih kurang relevan bila dihadapkan kepada kemampuan postur dan Alutsista yang dimiliki saat ini, karena pada kenyataannya kondisi kekuatan TNI di daerah perbatasan masih kurang memadai, mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial dengan beberapa negara, baik di darat maupun di laut yang harus diamankan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu adanya upaya yang dibuat berdasarkan kebijakan strategis yang mengarah kepada terciptanya keamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan NKRI, antara lain : 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti illegal logging, illegal fishing, eksplorasi energi dan mineral secara illegal.  2) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Kantor Bea Cukai, Departemen Kehakiman, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah.

3) Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personel di pos lintas batas.  4) Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api dan munisi, narkoba, penyusupan teroris serta kemungkinan adanya oknum yang dapat memicu konflik antar etnis. 5) Meningkatkan Binwil, Binter dan Binmas di daerah perbatasan.

6) Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.  7) Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, kendaraan patroli dan alutsista.  8) Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu (lintas pendanaan dan lintas sektoral).  9) Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.

10) Melakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengamanan terhadap SDA, jalur kejahatan trans nasional dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan negara. 11) Menciptakan iklim yang kondusif masyarakat perbatasan dalam pengamanan daerah perbatasan sekaligus sebagai daya tarik bagi kegiatan investasi di daerah perbatasan. 12) Memperbaiki dan memperbaharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan dan penyusupan serta kejahatan trans nasional lainnya demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum di daerah perbatasan. 13) Merealisasikan terbentuknya suatu badan/lembaga pengamanan daerah perbatasan secara terpadu, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan (Tri Poetranto, S.Sos, 2007, hal 6)

3.         Kesimpulan.

a.  Keterpaduan antar institusi terkait dalam tugas perbatasan masih terkendala oleh birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan.

b.  Tanggung jawab pengamanan garis perbatasan memang dibebankan kepada TNI, akan tetapi masalah perbatasan menyangkut masalah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat harus ditangani secara terpadu antara pemerintah daerah dengan pusat dan instansi terkait di bawah pengendalian satu komando.

c.  Peran TNI dalam menciptakan keamanan di wilayah perbatasan kurang relevan bila dihadapkan kepada kemampuan postur dan Alutsista yang dimiliki saat ini.

About these ads
By korem172 Posted in OPINI

4 comments on “Peran TNI dalam menjaga Stabilitas Nasional dan Integrasi Bangsa Indonesia.

  1. Garis pertahanan dibebankan pada TNI? TNI kita kurang ya? padahal kan Indonesia banyak pengangguran, kenapa mereka tidak dipaksa dididik saja kalau begitu untuk menjadi TNI dan dapat berguna bagi bangsa dan negara.. Iya tidak???

  2. saya setuju dengan opini di atas karena tidak hanya TNI yang harus menjaga perbatasan negara demi terciptanya integrasi bangsa melainkan masyarakat dan elemen-elemen masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menjaga keutuhan bangsa.

    • Memang harus begitu mas Ridwan, TNI tidak mungkin berhasil menjaga kedaulatan wilayah NKRI / perbatasan negara tanpa didukung oleh elemen yang ada didalam masyarakat …… intinya kemanunggalan TNI-Rakyat terus dibina dan dikembangkan …

  3. Oke mas Agus, saya sangat setuju dengan usulnya …., setiap saat dan hampir setiap hari kita menyaksikan tontonan/tayangan yang “memuakkan dan memalukan” seakan-akan sudah tidak ada aturan “SAK ENAKE DEWE”. Setiap permasalahan selalu diselesaikan dengan “TAWURAN” …… Moralitas dan solidaritas sesama anak bangsa sangat2 menurun …. !!!!!! Tetapi Mas Agus … kita yang masih diberikan nalar dan pikiran yang sehat .. mari kita berikan contoh mereka dengan kegiatan2 yang positif …… Kita tidak boleh pesemis …. !!!! Untuk masalah “WAJIB MILITER” bagi seluruh Warga Negara Indonesia, itu merupakan “RANAH POLITIS” yang seharusnya dipikirkan oleh para wakil kita di DPR dan Pemerintah ….. yang bisa kita laksanakan sekaran adalah “Sosialisasi tentang Bela Negara” di sekolah2 kita … Oke Mas Agus … Sukses selalu ….

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s