KOREM 172/PRAJA WIRAYAKTI GELAR PENYULUHAN HUKUM TENTANG OPERASI PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN RI – PNG

Bertempat di Aula Praja Wirayakti Makorem 172/Praja Wirayakti, Kamis (18/2) diadakan penyuluhan hukum oleh Pakumrem tentang Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan RI-PNG. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada prajurit Korem tentang ketentuan-ketentuan Hukum, HAM dan Hukum Humaniter khususnya yg berkaitan dengan pelaksanaan tugas satuan TNI AD baik dalam tugas tempur maupun pelaksanaan fungsi lainnya.

Dalam paparannya, Kapten Chk Asep Rusdian, SH menyampaikan bahwa setiap prajurit TNI wajib mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang HAM dan Hukum Humaniter dalam pelaksanaan tugasnya. Kata Asep bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sedangkan Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum Internasional publik yang mengatur hak-hak serta kewajiban dari pihak-pihak yang bersengketa atau bertikai serta mengatur perlindungan bagi korban perang apabila sengketa bersenjata apapun penyebabnya. Yang membedakan antara HAM dan Hukum Humaniter adalah kalau HAM ini menentukan sejumlah aturan untuk mengharmoniskan perkembangan individu dalam masyarakat, ditetapkan dalam situasi damai dan telah diatur dalam UUD RI tahun 1945 Pasal. 28A tentang Hak untuk hidup, UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sedang Hukum Humaniter merupakan sekumpulan aturan-aturan untuk membatasi akibat-akibat dari peperangan baik orang maupun obyek lainnya, ditetapkan dalam situasi sengketa bersenjata yang bersifat intelijen maupun non intelijen, dan telah diatur dalam UU (Wet) tanggal 1 Juli 1909 & Keputusan Raja Kerajaan Belanda tanggal 22 Februari tahun 1919 tentang Ratifikasi  Konvensi Den Haag dan UU RI No. 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa.

Selanjutnya, Kapten Asep menjelaskan tentang Hukum Humaniter Internasional baik Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa termasuk Protokol tambahan serta fungsi, pelanggarah HAM berat, dan kombatan maupun non kombatan apabila terjadi sengketa maupun konflik bersenjata.

Dalam season tanya jawab, Pelda Ramto menanyakan tentang bagaimana cara mengidentifikasi kombatan musuh dalam sengketa bersenjata internal? Kapten Asep menjawab bahwa pada hakekatnya dalam sengketa bersenjata internal tidak mengatur tentang status kombatan/anggota Angkatan Bersenjata, karena dalam sengketa bersenjata internal Hukum Domestik atau Hukum Nasional tetap berlaku. Secara umum syarat2 kombatan yaitu : dipimpin oleh Komandan yg bertanggung jawab terhadap bawahannya (terorganisir), mempunyai tanda pengenal yg dapat dilihat dari jauh / menggunakan seragam, membawa senjata secara terbuka/terlihat, melakukan operasi sesuai hukum dan kebiasaan perang. Pengecualian, bila kombatan tidak dapat membedakan dirinya yaitu pada saat terjadinya pertempuran/kontak senjata atau dapat dilihat musuh pada saat dikerahkan untuk melakukan serangan.

Kemudian Serma Larunga menanyakan dalam hal yakin bahwa ada seseorang/kelompok orang membawa senpi dan akan menggunakannya kepada kita selaku prajurit, apakah diperbolehkan kita menembak tanpa harus di dahului tindakan peringatan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan prajurit setelah selesai melaksanakan tindakan melumpuhkan/mematikan? Kapten Asep menjawab boleh jika memang keadaan terpaksa (ps.49 ayat (1)), dgn uraian tindakan sebab peringatan sebelum penembakan (jika mungkin) diberikan dgn suara keras dan ucapan yg jelas : Berhenti – angkat tangan ! (jeda) berhenti atau saya tembak !, Penembakan setelah peringatan, boleh menembak seseorang hanya jika yakin org tsb akan menyerang anda/org lain yg anda lindungi, orang tersebut bawa senjata yg berbahaya (senpi, jat lontar/ tajam), orang tsb menolak utk berhenti pd saat diperintahkan berhenti, dan yakin bhw tdk ada cara lain utk menghentikannya. Menembak tanpa peringatan, dapat menembak seseorang tanpa memberikan peringatan jika org tersebut menggunakan/sedang menggunakan senpi/jat berbahaya/ofensif lainnya thd anda, satuan anda/thd org yg anda lindungi atau org tsb membawa apa yg anda yakini sbg jat berbahaya dan jelas/nyata-nyata akan mempergunakannya dan yakin bhw tdk ada cara lain utk melindungi diri anda/org yg anda lindungi, sedangkan langkah-langkah setelah melaksanakan tindakan melumpuhkan/mematikan yaitu: mengumpulkan bukti-bukti ancaman dan bukti-bukti tindakan, dicatat jenis, bentuk dan jumlahnya dan melaporkan ke komando atas untuk penyelesaian sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Iklan
By korem172 Posted in Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s