KEMBALINYA IRIAN BARAT KEPANGKUAN NKRI

Gambar

Abepura-TNI-Masyarakat memperingati hari kembalinya  Irian Barat kepangkuan NKRI yang ke 49 di hadiri  oleh Dandrem 172/PWY Kolonel Inf Ibnu Triwidodo,S.IP , pejabat Bupati Jayapura Jansen Monim serta di hadiri beberapa Tokoh-Tokoh masyarakat kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Danau Kalkote Sentani dengan di iringi beberapa atraksi , di antaranya menampilkan perahu-perahu menyerupai kapal-kapal Perang NKRI,Seni Budaya tradisional Papua dan lain-lain, semua itu wujud suatu persaudaraan yang erat bagi persatuan dan kesatuan NKRI yang ter cinta.(Rabu 2 mei 2012)

    Wilayah Papua merupakan wilayah NKRI yang tersisa dan belum di serahkan oleh Hindia Belanda kepada NKRI setelah Bangsa Indonesia mengikrarkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, hasil komisi meja bundar (KMB). Proses pebentukan Papua belum berakir sampai di sini , muncul beberapa kalangan yang mempermasalahkan. Munculnya gugatan dengan berbagai argumen yang melatar belakangkan, proses penentuan pendapat rakyat(PEPERA) dalam pelaksanaan act of self determination, Dalam siding umum PBB, 19 November 1969.

      Berdasarkan hasil pembahasan tersebut selanjutnya 6 negara mengusulkan untuk mengeluarkan Resolusi PBB tidak mungkin, karena apa yang di hasilkan sudah merupakan keputusan yang bersifat final. Resolusi PBB 2504 merupakan penegasan pengakauan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya di dalamnya. Dan karena itu setiap upaya untuk memisahkan daerah papua dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku. Tidak satupun Negara yang  menyetujui gerakan separatism, dukungan dan persetujua terhadap seperatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB.

    Argumen yang dapat di tarik tentang penolakan tuntutan pengulangan PEPERA adalah:

1: Dari segi proses pepera secara adiminitif di jalankan sesuai dengan prosedur  yang di sepakati PBB, sesuai isi yang di sepakati

2. Sejak resolusi PBB No.2504 (XXIV) Papua bukan lagi wilayah sengketa dengan demikian tidak ada lagi pihak mana pun mencampuri kedaulatan Indonesia atas Papua.

3. Forum majelis umum PBB yang menyetujui dan hasil pepera merupakan state partis,keputusan yang telah di ambil dalam porum tersebut.

  Segala upaya dan bentuk bertujuan memisahkan Papua dari NKRI sesungguhnya adalah bentuk gerakan separatisme yang harus di luruskan,serta menetapkan suara bulat bahwa Irian Barat (Papua) merupakan bagian integral dari NKRI.(Penrem 172/PWY).

By korem172 Posted in 1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s